SOLOK, CARAPANDANG - Pemerintahan baru Kabupaten Solok di bawah kepemimpinan Bupati Jon Firman Pandu, SH dan Wakil Bupati H. Candra, SH.I menegaskan komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan pada kepentingan kelompok atau politik balas budi.
Sejumlah isu yang berkembang terkait ketegangan birokrasi dan tudingan marginalisasi terhadap kelompok “birokrat pejuang” pendukung JFP-Candra, justru dipandang sebagai narasi politis yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya di lapangan. Pemerintahan JFP-Candra mengedepankan proses uji kompetensi (Jobfit) sebagai langkah nyata dalam menata birokrasi berdasarkan kinerja, integritas, dan kapasitas, bukan afiliasi politik.
“Rotasi dan evaluasi yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Tidak ada politik balas dendam. Semua dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ketua Pansel JPT Pratama Pemkab Solok, Drs. Bustamar, MM.
Lebih lanjut menurut Bustamar bahwa JOB FIT dwngan uji kompetensi, itu sesuai aturan dan tidak ada yg demosi atau turun jabatan apalagi untuk di nonjobkan.
Namun berdasarkan hasil uji kompetensi bisa saja ada penyesuaian jabatan bisa tetap pada jabatan sebelumnya dan boleh pula dirotasi pd jabatan lain yg setara.
