CARAPANDANG.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australian Department of Agriculture, Fisheries, & Forestry (DAFF) berbagi informasi perihal implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) di masing-masing negara.
PSMA yang kemudian disebut PSM merupakan ketentuan atau tindakan pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
"Untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, kami melakukan kegiatan pengawasan langsung terhadap kapal perikanan, kegiatan bongkar muat kapal ikan, distribusi perikanan, pengawasan produk perikanan, dan pengawasan untuk kegiatan seperti reklamasi, penambangan, konservasi ikan yang dilindungi, dan sebagainya," kata Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa KKP Salman Mokoginta dalam rilis di Jakarta, Selasa.
Menurut Salman, yang bertemu dengan delegasi DAFF di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, Bali, belum lama ini, dalam mengimplementasikan perikanan berkelanjutan, Indonesia yang tergabung sebagai anggota FAO telah meratifikasi PSMAÂ melalui Keputusan Presiden No 43 Tahun 2016 yang efektif berlaku mulai 4 Mei 2016.
Implementasi PSMA di Indonesia dilaksanakan di empat pelabuhan yang ditunjuk pelaksana PSM, yaitu PPS Bungus, PPS Nizam Zachman, PPS Bitung, dan Pelabuhan Umum Benoa.
Pangkalan PSDKP Benoa juga telah menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan PSMA dalam dua tahun terakhir, yang mana pada 2021 terdapat 37 kapal asing berbendera Jepang dan hingga Juli 2022 terdapat 24 kapal berbendera Jepang yang melakukan kegiatan on-off crew, pengisian bahan bakar, serta pengisian perbekalan untuk melaut.
Salman juga menjelaskan dalam melakukan pengawasan, pihaknya bekerja sama dengan lembaga dan unit kerja pemerintah lainnya seperti Imigrasi, BKIPM, hingga Bea Cukai.
Â
Halaman :
PSMA yang kemudian disebut PSM merupakan ketentuan atau tindakan pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
"Untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, kami melakukan kegiatan pengawasan langsung terhadap kapal perikanan, kegiatan bongkar muat kapal ikan, distribusi perikanan, pengawasan produk perikanan, dan pengawasan untuk kegiatan seperti reklamasi, penambangan, konservasi ikan yang dilindungi, dan sebagainya," kata Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa KKP Salman Mokoginta dalam rilis di Jakarta, Selasa.
Menurut Salman, yang bertemu dengan delegasi DAFF di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, Bali, belum lama ini, dalam mengimplementasikan perikanan berkelanjutan, Indonesia yang tergabung sebagai anggota FAO telah meratifikasi PSMAÂ melalui Keputusan Presiden No 43 Tahun 2016 yang efektif berlaku mulai 4 Mei 2016.
Implementasi PSMA di Indonesia dilaksanakan di empat pelabuhan yang ditunjuk pelaksana PSM, yaitu PPS Bungus, PPS Nizam Zachman, PPS Bitung, dan Pelabuhan Umum Benoa.
Pangkalan PSDKP Benoa juga telah menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan PSMA dalam dua tahun terakhir, yang mana pada 2021 terdapat 37 kapal asing berbendera Jepang dan hingga Juli 2022 terdapat 24 kapal berbendera Jepang yang melakukan kegiatan on-off crew, pengisian bahan bakar, serta pengisian perbekalan untuk melaut.
Salman juga menjelaskan dalam melakukan pengawasan, pihaknya bekerja sama dengan lembaga dan unit kerja pemerintah lainnya seperti Imigrasi, BKIPM, hingga Bea Cukai.
Â
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
.jpg "Komika Babe Cabita Tutup Usia")
.jpg "Thomas Roijakkers Didapuk Sebagai Pelatih Baru RANS Simba")
