Beranda Politik DPR: Kekuasaan Harus Dibatasi

DPR: Kekuasaan Harus Dibatasi

Pengawasan hukum yang kuat menjadi kunci agar demokrasi tetap berjalan pada relnya, sekaligus mencegah lahirnya penyalahgunaan wewenang

0
Ilustrasi/ Istimewa

CARAPANDANG - Korupsi tidak bisa dilepaskan dari persoalan kekuasaan.  Ada hukum besi (iron law) dalam politik yang menyebutkan bahwa kekuasaan cenderung membawa pada praktik korupsi.

Hal ini disampaikan politikus Partai Demokrat, Benny K. Harman lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025. 

Menurutnya agar kekuasaan tidak menjelma menjadi alat penyalahgunaan, maka harus ada pembatasan dan pengawasan yang ketat dari hukum. 

“Bukan sebaliknya hukum malah diawasi dan diperalat kekuasaan,” tegasnya.

Dia mengatakan bahwa pengawasan hukum yang kuat menjadi kunci agar demokrasi tetap berjalan pada relnya, sekaligus mencegah lahirnya penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat.

Pernyataan anggota Komisi III DPR RI itu menyusul terjaringnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sosok yang akrab disapa Noel itu diduga terlibat pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diapresiasi banyak pihak. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Teratas

Berita Terkait
Berita Terkait