Seiring dengan perubahan ini, parlemen meratifikasi pengangkatan dua wakil perdana menteri baru. Dengan pengangkatan tersebut, jumlah wakil perdana menteri meningkat dari lima menjadi tujuh.

Reformasi ini mencerminkan tren global pemotongan biaya pemerintahan pascapandemi, langkah serupa yang diterapkan di Argentina dan Amerika Serikat. Media Vietnam melaporkan restrukturisasi ini akan berdampak pada 100.000 pejabat negara, meskipun belum ada rincian mengenai nasib mereka.

Wakil Perdana Menteri Nguyen Hoa Binh menegaskan bahwa pegawai berkinerja buruk harus dikeluarkan dari sistem. Ia menekankan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang tidak kompeten.

Pemerintah berharap reformasi ini akan mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pemangkasan kementerian bertujuan mengurangi birokrasi yang berbelit serta memastikan investor asing tetap tertarik dengan iklim investasi di Vietnam.

Penyederhanaan struktur pemerintahan ini sejalan dengan visi modernisasi negara, di mana efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas utama. Reformasi ini juga merupakan bagian dari upaya jangka panjang Vietnam dalam meningkatkan daya saing ekonomi.

Pemerintah berjanji bahwa perampingan ini tidak akan mengganggu layanan publik. Selain itu, pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan antara reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi.