CARAPANDANG.COM- Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menilai isu ijazah presiden ketujuh RI Joko Widodo palsu menjadi komoditas musiman ketika suhu politik meningkat, meski telah berkali-kali dijelaskan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pieter dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan narasi ijazah palsu itu terus diangkat seolah skandal besar yang ditutup-tutupi. Padahal, institusi akademik yang bersangkutan telah menegaskan Jokowi merupakan alumni resmi Fakultas Kehutanan.

“Tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam: kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat,” katanya.

Menurut Pieter, publik perlu melihat lebih dalam penyebab munculnya narasi tersebut. Ia mengajak masyarakat berpikir lebih jernih agar demokrasi bisa terjaga dari erosi nalar dan etika, terlebih di era mudahnya mengakses informasi.

“Klarifikasi demi klarifikasi telah disampaikan. Wakil rektor UGM bahkan menyebutkan secara gamblang tahun masuk, tahun lulus, hingga judul skripsi Jokowi. Namun, sebagian pihak terus menggulirkan isu ini dengan nada insinuatif,” ujarnya.

Dalam prinsip hukum, tambah Pieter, dikenal adagium “actori incumbit probatio” yang berarti ‘siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan’. Menurut dia, tuduhan tanpa bukti yang kuat hanya akan menjadi fitnah.