SHARE

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memimpin sidang Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/11/2022). (istimewa)

Mulanya, dalam RAPBD 2022 anggaran TGUPP tercantum sebesar Rp19,8 miliar. Dewan kemudian terlibat perdebatan soal anggaran untuk TGUPP itu.

Sebagian anggota Dewan mempertanyakan fungsi TGUPP, keberadaannya yang "membuat takut" jajaran Pemprov DKI, jumlah anggota yang terlalu besar, hingga output kerjanya.

Seperti anggota Komisi A dari Fraksi PDI-P, Gembong Warsono, mulanya meminta agar anggaran TGUPP dari kas daerah dinolkan.

Sebagian anggota Dewan mencoba mendukung anggaran untuk TGUPP, yakni membandingkan anggaran TGUPP dengan gelontoran dana hibah yang jauh lebih besar, hingga dengan embel-embel bahwa 2022 merupakan tahun terakhir masa bakti Gubernur DKI Anies Baswedan.

Setelah sidang diskors pada pukul 17.45 WIB, dan berlanjut pukul 19.30, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Mujiyono, memberi solusi dengan memangkas anggaran TGUPP jadi Rp15,2 miliar. Angka itu hasil penyesuaian terhadap masa bakti Anies dan 68 orang TGUPP-nya yang hanya berlangsung 10 bulan tahun depan.

Perdebatan masih terus berlangsung, sementara anggaran lainnya tak kunjung terbahas hingga pukul 20.30 WIB, Prasetio mendadak mengetuk palu untuk memangkas anggaran TGUPP untuk 2022 lebih banyak lagi.

"Jadi saya mengambil jalan tengah dari Rp15,2 miliar menjadi Rp12,5 miliar," kata Prasetio di hadapan sidang.

Selanjutnya, RAPBD Rp82,47 triliun tinggal menunggu pengesahannya menjadi APBD 2022 melalui Rapat Paripurna bersama Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan dijadwalkan kemudian.

Halaman :