SHARE

istimewa

PSDKP dalam kegiatan pengawasan dibantu oleh pihak Imigrasi, Karantina Ikan, Bea Cukai untuk melakukan kegiatan pengawasan secara bersama-sama," katanya.

Indonesia merupakan sekretariat dari The Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (RPOA-IUUF) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP.

Sebelumnya, delegasi Australia yang diwakili oleh Duane Bridger selaku Director of Fisheries Governance & Trade Section serta Danne Roberts selaku Konselor Pertanian Kedubes Australia di Jakarta mengunjungi kantor pusat KKP dan PPS Nizam Zachman di Jakarta Utara.

Dalam kesempatan ini, KKP menerangkan program prioritas KKP di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

"Indonesia melalui KKP sedang fokus pada penerapan program Penangkapan Ikan Terukur demi keberlanjutan ekonomi serta ekologi kelautan dan perikanan," ucap Direktur Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP Ridwan Mulyana.

Ridwan memaparkan bahwa penangkapan ikan terukur ini didukung oleh beberapa implementasi di lapangan seperti quota based serta sistem zonasi penangkapan agar stok ikan di laut dapat terjaga serta menjaga kesehatan laut.

Dalam kunjungannya, delegasi DAFF memaparkan program "Australia’s Combating IUU Fishing and Promoting Sustainable Fisheries in Southeast Asia" yang dilaksanakan oleh Pemerintah Australia untuk 2022 hingga 2026.

Program ini dapat diakses oleh semua negara anggota RPOA IUUF termasuk Indonesia, yang terdiri dari empat komponen, yaitu pelatihan terakreditasi tentang monitoring, control and surveillance (MCS), program pertukaran staf perikanan, dukungan peningkatan kapasitas lainnya, hingga dana inovasi.

Halaman :
Tags
SHARE