Dalam pertemuan tersebut, Airlangga juga menyampaikan respon terhadap permintaan Pemerintah Jepang terkait kebijakan sertifikat bebas radio aktif untuk produk pertanian, perikanan dan makanan asal Jepang.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif.
Tujuan dari Permentan tersebut untuk memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan. Badan POM pun telah melakukan revisi peraturan terkait dengan persyaratan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan.
“Badan POM telah menerbitkan revisi peraturan dan tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke Indonesia,” jelas Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023.
Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply-demand, kapasitas produksi perusahaan dan record atas kinerja realisasi impornya dengan tujuan agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran.
“Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO,” ungkap Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas potensi kolaborasi lanjutan antara kedua negara, mengingat kerjasama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia telah berlangsung selama hampir 50 tahun.
Menteri Hagiuda menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan adanya proyek besar kerja sama di bidang ekonomi bersama dengan dunia usaha. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang sangat senang bahwa kedua belah pihak telah melihat ke arah yang sama dan berharap untuk dapat segera meneruskan pembahasan dalam pertemuan ini.
“Kita bisa meneruskan pembahasan ini, baik melalui pembahasan secara langsung maupun secara online. Saya ada rencana untuk kembali datang ke Indonesia, meneruskan hubungan yang sudah baik ini,” ujar Menteri Hagiuda.
Halaman :
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif.
Tujuan dari Permentan tersebut untuk memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan. Badan POM pun telah melakukan revisi peraturan terkait dengan persyaratan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan.
“Badan POM telah menerbitkan revisi peraturan dan tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke Indonesia,” jelas Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023.
Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply-demand, kapasitas produksi perusahaan dan record atas kinerja realisasi impornya dengan tujuan agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran.
“Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO,” ungkap Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas potensi kolaborasi lanjutan antara kedua negara, mengingat kerjasama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia telah berlangsung selama hampir 50 tahun.
Menteri Hagiuda menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan adanya proyek besar kerja sama di bidang ekonomi bersama dengan dunia usaha. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang sangat senang bahwa kedua belah pihak telah melihat ke arah yang sama dan berharap untuk dapat segera meneruskan pembahasan dalam pertemuan ini.
“Kita bisa meneruskan pembahasan ini, baik melalui pembahasan secara langsung maupun secara online. Saya ada rencana untuk kembali datang ke Indonesia, meneruskan hubungan yang sudah baik ini,” ujar Menteri Hagiuda.
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
