SHARE

Kuasa Hukum Perkindo 45 berbicara pada wartawan minta Kemenkum HAM klarifikasi

Mereka merasa terkejut saat menemukan pemberitaan di media massa mengenai Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Baroto yang menyampaikan bahwa Partai Mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari Parkindo 1945 dan telah mendapat SK sejak 21 Januari 2022.

Kemudian, Finsensius menyampaikan Parkindo 1945 tidak pernah menyelenggarakan kongres luar biasa untuk mengubah nama. Bahkan, tambah dia, perubahan nama tersebut berdampak pula melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Parkindo 1945 tentang Pembukaan dan Asas.

"Dalam AD/ART, ada dua hal yang tidak boleh berubah dalam Parkindo 1945, yaitu dalam Pasal 2 mengenai pembukaan dan asas. Dalam pembukaan, diceritakan sejarah keberadaan Parkindo dan nilai serta semangat filosofis pendiriannya," kata Finsensius.

Ia mengatakan dari sisi asas, Parkindo 1945 memiliki dua asas, yakni berasaskan Pancasila serta berasaskan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sementara itu, asas tersebut belum bisa dipastikan dianut pula oleh Partai Mahasiswa Indonesia.

"Oleh karena itu, kami menyurati bahwa secara hukum, perubahan nama tidak hanya mengubah nama, namun berdampak hukum terhadap sisi historikal, pembukaan, dan asas di AD/ART Parkindo 1945," kata Finsensius.

Halaman :