Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, anggaran Kewajiban Layanan Umum (Public Service Obligation/PSO) transportasi umum pada 2019 mencapai Rp3,1 triliun dan meningkat pada 2022 menjadi Rp3,5 triliun.
Pada 2022, besaran PSO untuk transportasi umum di DKI mencapai sekitar Rp4 triliun dengan alokasi paling besar TransJakarta sekitar Rp3,2 triliun, MRT sekitar Rp600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp200 miliar.
Sedangkan ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik, tarif angkutan umum massal yang terintegrasi, tidak mengalami kenaikan.
Pemprov DKI menggelontorkan insentif berupa subsidi mencapai Rp62,1 miliar untuk TransJakarta dan Rp4,8 miliar untuk angkutan kapal ke Kepulauan Seribu.
Halaman :
Pada 2022, besaran PSO untuk transportasi umum di DKI mencapai sekitar Rp4 triliun dengan alokasi paling besar TransJakarta sekitar Rp3,2 triliun, MRT sekitar Rp600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp200 miliar.
Sedangkan ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik, tarif angkutan umum massal yang terintegrasi, tidak mengalami kenaikan.
Pemprov DKI menggelontorkan insentif berupa subsidi mencapai Rp62,1 miliar untuk TransJakarta dan Rp4,8 miliar untuk angkutan kapal ke Kepulauan Seribu.
.jpg "Kampung Bebas TBC Jakarta Utara")
.jpg "DRPD DKI: Pendekatan Komprehensif Diperlukan Bagi Pendatang Baru")
